Nasional
22-09-2016  11:40
Sidang Praperadilan, KPK Diyakini akan Menang Lawan Gubernur Nur Alam
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diprediksi akan menang dalam melawan gugatan praperadilan yang diajukan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Permohonan praperadilan itu terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Buton dan Bombana.

"KPK, aku yakin menang dalam melawan gugatan praperadilan ini, tegas Pengamat Anggaran dan Politik Uchok Sky Khadafi, Selasa (20/9/2016), dikutip dari www.beritasatu.com

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) itu memastikan langkah KPK tidak ada yang salah dalam kasus tersebut. Kata Uchok, kasus yang ditangani KPK itu tidak ada istilah SP3, sehingga tidak akan berpengaruh dalam salah satu materi gugatan bahwa kasus yang menjerat Nur Alam itu sebelumnya telah di SP3 kan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sejak awal menangani kasus tersebut.

"Jangankan SP3, sebagai contoh kasus yang sudah kadaluarsa saja yang selama ini disimpan oleh Kejagung seperti kasus bansos Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan bisa langsung diungkap dan ditindaklanjuti oleh KPK. Artinya, semua kasus ditangani atau diambil alih oleh KPK," bebernya.

Lebih lanjut, Uchok menilai sah-sah saja terkait gugatan praperadilan yang dilayangkan Nur Alam. Selain itu, Uchok menyinggung belum ditahannya Nur Alam padahal sudah menyandang status tersangka.

"Tidak ada alasan bagi aparat hukum untuk memperlambat proses hukum atau penyidikan atas tersangka kepala daerah. Jadi, aparat hukum tidak boleh berkilah, harus cepat diselesaikan," tandasnya.

Dikutip dari www.kompas.com, KOMPAS.com, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengatakan, gugatan praperadilan merupakan bagian dari hak seorang tersangka yang terjerat kasus pidana, termasuk korupsi.

Penyataan Laode ini menanggapi permohonan praperadilan yang diajukan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Maka dari itu, kata Laode, KPK mempersilakan Nur Alam jika ingin menguji keabsahan proses penyidikan hingga penetapannya sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan pada 2009-2014 di Sultra.

"Pra peradilan adalah hak tersangka, silahkan saja (kalau mengajukan)," ujar Laode saat dikonfirmasi, Selasa (20/9/2016).

Nur Alam melalui kuasa hukumnya, yakni Maqdir Ismail menilai KPK tidak diperkenankan melakukan penyelidikan ketika ada lembaga lain sedang melakukan penyelidikan atas obyek yang sama.

Hal tersebut sudah diatur dalam nota kesepahaman antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri yang menyatakan dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, maka instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan yang akan menanganinya.

Menanggapi pernyataan itu, Laode mengatakan, pihaknya bisa menetapan tersangka dan penyidikan terhadap Nur Alam, sebab berkas sudah disetujui oleh pihak yang terkait dalam nota kesepahaman tersebut, yakni kepolisian dan KPK.

"Yang mentersangkakan NA (Nur Alam) adalah KPK yang suratnya ditandatangani Direktur dan Deputi yang dua-duanya Polisi dan pimpinan KPK," kata dia.

Kejaksaan Agung memang pernah melakukan penyelidikan terhadap Nur Alam dalam kasus yang sama. Namun, pada akhir Agustus 2015, Kejagung telah menghentikan penyelidikan itu karena penyelidik tidak memiliki cukup bukti penguat untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan.

Sementara penyelidikan KPK dimulai pada 6 April 2015, saat kasus itu masih dilidik oleh Kejaksaan Agung. "Sehingga terjadi duplikasi penyelidikan. Ini adalah pelanggaran terhadap UU KPK dan MoU KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri yang dilakukan oleh penyelidik KPK," kata Maqdir.

Alasan lain pihaknya mengajukan praperadilan, kata Maqdir, karena sebelumnya izin usaha tambang yang dikeluarkan Nur Alam pernah digugat PT Prima Nusa Sentosa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Dalam putusannya, diputuskan bahwa penerbitan IUP tersebut sesuai dengan kewenangan dan prosedur dalam penerbitan IUP," kata Maqdir dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/9/2016).

Selain itu, KPK juga belum menetapkan kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus Nur Alam. Padahal, kata Maqdir, adanya kerugian negara merupakan elemen pokok dalam penetapan tersangka.

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014.

Penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. Nur Alam diduga mendapatkan kick back dari pemberian izin tambang tersebut.(***)
Telah dibaca 214 kali
Berita Terkait
Advertisement