Wakatobi
02-09-2016  14:22
Jabatan Sekda Wakatobi Segera Berakhir, Proses Pergantian Belum Ada
Sekda Wakatobi, DR Sudjiton MSi
Sudjiton: Proses Pergantian Sekda Otoritas Bupati
WAKATOBI, BP – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi yang saat ini dijabat DR Sudjiton, akan berakhir dipenghujung bulan September 2016 karena telah memasuki masa pensiun. Namun hingga saat ini belum ada tahapan dilalui untuk proses perekrutan Sekda baru seperti diamanatkan dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekda Kabupaten Wakatobi, Sudjiton, mengatakan terkait jabatannya yang akan segera berakhir terus proses pergantian merupakan otoritas pimpinan daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi. Namun dalam proses pergantian itu tentu harus merujuk pada mekanisme. Untuk mengangkat Sekda baru, Sudjiton, melihat jika pimpinan daerah belum memikirkan dikarenakan jabatan sekda bisa diemban pelaksana tugas harian.
“Terkait jabatan sekda yang akan segera berakhir, kembali ke otoritas pimpinan daerah. Misalnya saja cara pandang pimpinan daerah yang melihat bahwa pergantian sekda belum terlalu mendesak. Jabatan Sekda kan bisa dijabat pelaksana,” terang Sudjiton, beberapa waktu lalu.
Jabatan pelaksana tugas harian Sekda lanjut Sudjiton, merupakan kewenangan pimpinan daerah juga. “Pejabat sekda itu kan diusulkan oleh Bupati dan disahkan oleh Gubernur. Jadi sekali lagi bahwa semua itu merupakan otoritas pimpinan daerah,” ucap Sudjiton lugas.
Menurut Sudjiton, meskipun masa jabatannya telah berakhir namun proses perekrutannya harus secara terbuka kepada umum sesuai ASN. “Meskipun masa jabatan saya telah selesai, tapi proses pengangkatan sekda baru harus sesuai ASN. Karena sebelum proses dimulai terlebih dahulu harus melapor di Kementerian PAN dan reformasi Birokrasi untuk membentuk tim seleksi,” tegas Sudjiton.
Ditanyai tentang pelaksanaan ASN dalam hal pengangkatan jabatan dilingkup pememrintahan seperti eselon IIB, Sudjiton, menjelaskan bahwa semua aturan dalam hal pengangkatan pejabat eselon IIB setingkat kepala dinas dan badan, sejauh ini belum terjabarkan.
Namun minimal tidak, meskipun belum terjabarkan tapi pemerintah daerah sudah bisa menangkap bahwa pengisian jabatan-jabatan yang ada harus melalui penerimaan terbuka. Pimpinan daerah hingga saat ini belum melakukan rotasi, hal itu pula merupakan konsekwensi undang-undang ASN.
“Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), hingga peraturan Menteri, hingga saat ini belum terlalu terjabarkan. Namun paling tidak, dari semua aturan itu kita bisa menangkap bahwa pengisian jabatan harus melalui penerimaan terbuka terutama eselon dua. Kenapa Bupati hingga saat ini belum melakukan rotasi karena merujuk ke semangat ASN itu sendiri,” tutup Sudjiton. (***)



Peliput: Duriani
Telah dibaca 338 kali
Berita Terkait
Advertisement