Sulawesi Tenggara
02-09-2016  11:21
NUR ALAM Akan Segera Ditahan, Saat Ini Sudah Dicekal
Puluhan mahasisiwa yang tergabung dalam HIPMA SULTRA, berunjuk rasa didepan Kantor KPK RI 2
JAKARTA, BP - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Tenggara (HIPMA-SULTRA) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK RI. Unjuk rasa yang dilakukan adalah yang kedua kalinya.
Sebelumnya aksi dilakukan 23 Agustus 2016. Yang menjadi point tuntutan mahasiswa adalah mengapresiasi langkah KPK RI dalam menyelidiki permasalahan tambang di Sultra.

Tidak hanya itu massa meminta dan mendorong KPK RI agar segera menahan Gubernur Sulawesi Tenggara (Nur Alam) karena dikhwatirkan akan menghilangkan sebagian barang bukti. Hal ini diungkapkan
Ketua HIPMA, Hasdar, (mahasiswa UIKA Bogor-Butur) maupun
Korlap, Irwan (mahasiswa UIKA Bogor, Muna), Kamis (1/9).

Pihaknya telah melakukan audiensi dengan KPK dan menuntut Nur Alam segera ditahan. "Termasuk Bupati Buton dan Mantan Bupati Bombana agar segera ditetapkan sebagai tersangka."

Wakil Ketua KPK RI, LM Syarif dalam audiensi itu, mengungkapkan jika surat pemberitahuan pelaksanaan penahanan telah disampaikan kepada Kemendagri. Dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan penahanan.

Mantan Bupati Buton dan mantan Bupati Bombana sedang dalam proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti kuat keterlibatan keduanya. Tidak hanya mereka, termasuk Kepala Dinas petambangan dan SDM Sultra, Kepala Badan Lingkungan Hidup Sulta, Kepala Biro Adminstrasi maupun pihak lain.

Sejauh ini, pencekalan untuk berpergian ke luar negri telah diberikan kepada Nur Alam, Kepala Dinas Pertambangan dan SDM, dan Dirut PT Billy Indonesia.

"Perusahaan yang paling banyak disorot dan diduga kuat adalah PT.INCO dan PT Billy Indonesia. Selain itu banyak perusahaan yang mengalirkan dana kepada Nur Alam tetapi sebagian dalam jumlah kecil. "Sementara masih dihitung oleh KPK," jelas Irwan.

Masyarakat Sultra diminta untuk bersabar dan mempercayakan semuanya kepada KPK. Selain itu, disampaikan bahwa semua penyidikan yang dilakukan KPK pasti akan putus di pengadilan. "Tidak ada perkara yang di-SP3-kan.

Tidak hanya itu, massa juga mendorong KPK agar menetapkan pejabat-pejabat yang terkait dengan perizinan tambang. Korlap aksi, mengatakan mustahil kesalahan prosedural izin hanya melibatkan satu pejabat. Diduga ada para pejabat lain yang turut dan harus bertanggung jawab dalam kasus ini.(*)
Peliput: Iman Supa
Telah dibaca 806 kali
Berita Terkait
Advertisement